TUGAS
EKONOMI MIKRO
REVIEW
BUKU “RAKYAT TANI MISKIN”
Disusun
Oleh :
Riska Dian N 11/311902/TP/09980
Arum Kartika 11/318810/TP/10059
Sintari Rahayu 11/318934/TP/10180
‘Afiifah Aris
Putri 11/318941/TP/10187
JURUSAN
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS
TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2012
BAB
1
Ketika krisis pangan marak, RTM kembali diangkat
menjadi primadona untuk djual. RTM dipakai sebagai pembenar romantisme beras
murah. Importasi beras dilakukan dengan legitimasi daya beli RTM yang terbatas.
Ketika harga global melejit, RTM menjadi pembenar eksportasi supaya harga dalam
negri terjaga dan RTM sejahtera.
Segala subsidi dan pembenaran itu nyaris bermuara
pada RTM. Usulan raskin dan pengembangannya dari 10 menjadi 15 kg, juga
berdalih RTM. Bahkan usulan pelipatan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) menjadi 3
kali lipat, dalihnya juga pengamanan RTM dari potensi instabilitas pangan
semasa pemilu 2009.
Dalam kenyataan lapangan, tidak pernah ada rendemen perberasan
sebesar 65,4% untuk beras kualitas medium dengan beras patah 20%, sebagaimana
diasumsikan dalam kalkulasi harga HPP di Inpres 8/2008. Maknanya menjadi, beras
harus lebih murah dari harga gabah bahan bakunya.
Pada saat perekonomian dunia dihempaskan oleh krisis
finansial sejak tahun lalu, akhir-akhir ini, mulai muncul lagi inisiatif baru
untuk menyelesaikan Doha Round sebagia upaya memikirkan solusi bersama terhadap
krisis. Semangat mendasar UUPA sebagai upaya besar untuk melakukan reformasi
tata pemilikan lahan sekaligus reformasi akses perekonomian lahan sebagai alat
ekonomi RTM, supaya RTM mampu minghindari kekejaman Nekolim dan antek-anteknya.
Perbaikan kesejahteraan adalah satu-satunya
perhatian dan kepentingan umat manusia RTM. Bukan wacana ideologis yang ditebar
dan bukan pula neolib maupun kerakyatan. Dalam pandangan RTM, maraknya gerakan
komunisme melalui BTI (Barisan Tani Indonesia)-nya, gerakan pembangunan
nasional yang kapitalistik, serta ketika banyak orang berteriak tentang
kerakyatan, keperasi dan kedaulatan, ternyata sama saja tidak jelas implikasi
pembangunan yang bisa dirasakan oleh RTM nasional kita.
Tiga komoditas agro andalan: karet, coklat (cacao),
dan sawit yang mewakili typical export
agro dalam bentuk baha mentah. Berikut beberapa kerugian eksport bahan
mentah:
1. Eksport
bahan mentah tentu menghilangkan kesempatan memperoleh nilai tambah sektor
pengolahan.
2. Eksportasi
bahan mentah hanya dimungkinkan ke Negara agro yang jumlahnya terbatas tetapi
relatif kuat ekonominya. Sehingga daya tawar lebih besar dan dia mampu mendikte
pasar.
3. Sebagai
konsekuensinya, pasar akan lebih banyak didikte dan tergantung importer.
Sehingga, krisis yang terjadi di negara importir seperti tampak dalam krisis
keuangan global, tentu akan sangat berdampak terhadap volume ekspor RI.
4. RI
berada dalam jajaran konsumen terdepan beberapa produk jadi yang diolah dari
bahan mentah kita.
BAB 2
Musbah dalam bentuk kemerosotan
nilai rupiah ini adalah berkah bagi sektor pertanian, pangan dan pedesan.
Musibah itu secara langsung menjadikan impor makin mahal karena mahalnya Dolar.
Pada saat yang sama, musibah itu berakibat makin kuatnya daya saing sektor
tersebut karena rupiah yang melemah.
Sector pangan kita masih punya pula
beban impor bawang putih 90%, gula 30% dalam bentuk Kristal dan gula merah.
Lebih ironis lagi, 50% konsumsi garam di negri dengan pesisir terpanjang di
dunia inipun ternyata masih di impor.
Gambar
1. Grafik Tingkat Importasi Tahun 2004-2008
Krisis yang menjerumuskan bangsa ini
bergabung pada negara-negara miskin kurang pangan (low income food deficit countries =LIFDC) karena dipicu pemanjaan
yang berlebihan oleh industry manufaktur, non-agro dan berbasis impor. Salah
satu alat utama yang dipilih dalam pemanjaan tersebut adalah proteksi berlebihan
terhadap rupiah. Rupiah over valuation telah menjadi biang penyebab masuknya
Indonesia dalam LIFDC. Akibatnya, pertanian dikorbankan dan segala produknya
tidak mampu bersaing meski di kampung halaman sendiri. Modus yang memanjakan
impor inipun terus berlanjut, ketika bangsa ini memasuki era reformasi.
Dalam Import-based industry, bukan hanya bahan bakunya yang diimport,
tetapi segalanya: termasuk teknologi, tenaga ahli, kapital, sampai
kuli-kulinya. Semua harus import. Sejarahnya, sector industry sebagai pilihan
Orde Baru ini hanya bisa layak ketika segala kemudahan dan pemanjaan
dilimpahkan oleh Negara, mulai dari kemudahan fiscal, tataniga, moneter, dan
bahkan sampai kepada kemudahan perundang-undangan.
Tidah hanya kemudahan fiscal yang menghidup-hidupkan industry tersebut.
Pada saat yang sama, proteks rupiah pun dilakukan sekuat tenaga, bahkan melalui
utang luar negri khusus untuk meredam merosotnya rupiah dan untuk
memurah-murahkan harga dolar AS.
Swasembada dan ketahanan pangan kita
pun berbasis impor. 30% pemanis adalah produk rafinasi dengan gula mentah
impor. Swasembada tekstil nyaris 100% kapas impor, kedelai 70% impor dan
sebagainya. Bahkan 50% garam juga harus
impor oleh negri yang memiliki pesisir terpanjang.
System tata niaga dan industry
pertanian telah lama tidak dibangun sebagai kepentingan nilai tambah dan rakyat
tani. Sector ini tealah lama diabaikan dalam system pembangunan nasional. Yang
berakibat nilai tambahnya menjadi terbatas dan pada gilirannya sector ini
menjadi sector anak tiri yang tidak menjanjikan masa depan.
Bangsa ini sudah melupakan
nasionalisme serta menggadaikan kedaulatan RI. Sebagai negra agraris dan
maritime, ilustrasi yang disampaikan secara tegas menggambarkan betapa
kedaulatan negara ini sudah dicabik-cabik oleh anak bangsanya.
BAB 3
Sentralisai irigasi model UU No
7/2004, misalnya, telah mengakibatkan terbengkalainya pengelolaan sumber daya
air. Padahal sudah terlanjur merampas hak-hak kelola rakyat tani. Rancanagn
produksi yang sudah dipetakkan berdasarkan kragaman subsidi juga tidak mampu
dilaksanakan rakyat tani dengan benar, karena pupuk subsidi juga tidak mudah
diperoleh.
Sangat finansial dalam melihat
pasar, meski harus mengandalkan impor. Lihat saja kasus kedelai, beras, gandum,
dan jagung. Kedelai, 18 tahun yang lalu kita sudah swadaya kini 65% atau 1/3
juta ton bahan tahu tempe harus impor.
Implikasi Negara agraris berbasis
impor:
1. Sikap
politik tersebut makin membenamkan stabilitas politik pangan kita sepenuhnya
dalam ketergantungan terhadap impor.
2. System
ketahanan pangan dan makin merosotnya kedaulatan. Tidak ada lagi kedaulatan
pangan yanag tersisa karena sudah habis kita gadaikan.
3. Stabilitas
yang sangat tergantung ini past tidak stabil dan pada saatnya mudah sekali
memuculkan gejla social karena berkaitan dengan pangan, keadilan dan
kemiskinan.
4. Merosotnya
kedaulatan pangan tentu memiliki konsekuensi pada kedaulatan pangan secara
keseluruhan.
Swasembada instan yang terjadi dewasa ini bersamaan
dengan stagnasinya pembangunan infrastruktur usaha-tani padi, ada baiknya kita
lihat keswasembadaan ini lebih taktis, bukan politis. Ada beberapa pemikiran
yang selama ini dilontarkan dalam beragam media:
1. Secara
tegas bangasa dan Negara ini harus berani melakuakan repositioning perberasan
nasional untuk anti-import dan anti-eksport.
2. Simpangan
kuantitas yang tidak terlalu besar terhadap posisi swasembada baik ketika
surplus maupun ketika deficit, ada baiknya simpanagn kekurangan atau kelebihan
produksi ini dikelola untuk pengamanan system pangan dalam negeri antar waktu.
3. Ketika
trejadi deficit dengan angka yang tidak
banyak, akan lebih sempurna bila system perberasan siperhatiakan sebagai bagian
dalam system pangan nasional yang diatasi dengan upaya diversifikasi.
4. Ketika
perberasan nasional mengalami surplus, sepert saat ini, surplus instant dengan
kelebihan produksi yang sedikit di atas swasembada euphoria eksportasinya haru
dihindari.
Ketika mengimpor dalihnya teramat sederhana. Bahwa
produksi dan efisiensi domestic rendah. Sehingga jauh lebih murah untuk
menstabilkan harga dengan mengimpor beras bukan memperbaiki kondisi sector
pertanian. Karenanya, kebijagan itu pun tak pernah menjawab pertanyaan mengapa
impor lebih murah. Bahkan tidak pernah pula dibahas implikasi impor terhadap
produksi dalam negri.
RTM betul-betul telah menjad instrument dan
legitimasi segala keputusan Pemerintah setelah melalu beragam dramatisasi.
Dalam Elnino ini, nasib RTM yang jatuh masih akan ketimpa tangga lagi itupun
belum menghadapi dramatisasi yang dilkukan oleh banyak pihak yang sudah sangat
siap membesar-besarkan bencana Elnino dan siap meluncurkan aneka proposal untuk
penanggulangan bencana alam klimatis ini.
Bangsa ini perlu membangun system kerja, system
pengelolaan dan mekanisme yang handal dalam penanggulangan bencana sehingga
RTM-RTM yang senantiasa menjadi korban erdepan segala macam bencana, tidak
hanya ditempatkan sebagai pembenar segala macam tujuan
politik-ekonomis-birokratis sekelompok Burung Bangkai dengan kepentingan jangka
pendeknya.
BAB
4
Dengan turunyna cukai impor beras sebesar 18,2% dari
Rp 550 menjadi Rp 450 /kg, impor lebih mudah, murah dan pasti bisa dilakukan
tambah banyak. Pada gilirannya, stok akan lebih mudah diisi dengan beras impor
daripada membeli beras produksi petani. Tentu selanjutnya, pengadaan dalam
negri menjadi nomor 2 dan Bulog akan lebih mudah memainkan pasar.
]
Gambar 2. Grafik Produksi dan Konsumsi
Beras Tahun 2006
Gambar 3. Grafik Pengadaan Beras
Publik harus memonitor apa yang terjadi di
masyarakat.
1. Harga
tingkat petani harus dilindungi.
2. Pengadaan
dalam negri harus tetap dalam prioritas.
3. Raskin
harus berkualitas dan dengan distribusi yang lebih baik. Janganlah raskin
menjadi beras penguk yang remuknya lebih dari 20%.
Implikasi HPP dalam hal waktu, besaran dan penuh
kebohongan public.
1. Target
insentif produksi, kesejahteraan rakyat tani dan penaggulangan kemiskinan
pedesaan, pasti tidak efektif.
2. Rendahnya
HPP beras akan membuat tidak efektifnya HPP GKP dan GKG.
3. Rendahnya
HPP beras sangat rentan terhadap keinginan untuk ekspor atau impor yang sering
berorientasi rente jangka pendek.
Dalam keseharian, capital outflow telah terjadi dikawasan ini. Masyarakat desa hidup
dalam menjual hasil bumi keluar. Pendapatan ini tersedot untuk berbagai macam
barang konsumsi dan inpur produksi yang datang dari luar desa. Mereka
semenatara ini bahkan belum menikmati kenaikan HPP bagi kesejahteraan,
tiba-tiba harus terhempas oleh kenaikan harga BBM.
Melangitnya biaya produksi dan konsumsi terjadi
bersamaan dengan merosotnya pendapatan usaha tani karena kenikan harga BBM.
Rakyat tani pedesaan betul-betul menjadi yang paling menderita dalam balada
BBM. Merekalah the most disandvantaged
people sejatinya.
Rasanya sudah waktunya pertimbangan hak azasi dan
keadilan ini dikedepankan dalam pelayanan public. Ketika sudah diputuskan
subsidi bantuan, pelayanan dan sebagainya seperti raskin dengan arga tertentu,
jumlah, waktu dan kualitas yang telah ditetapkan, maka itu menjadi hak
pelayanan minimal dalam hal ini, pengingkran
atas segala yang ditetapkan adalah pengingkaran terhadap hak azasi gakin.
Bantuan langsung bisa dikatagorikan dalam dua hal.
1. Bantuan
langsung dala wujud beras seperti yang sudah dilaksanakan selama ini.
2. Bantuan
langsung dalam wujud uang.
Ada beberapa hal yang pantas diingatkan sebagai Refleksi
Bulog yang memerluka perhatian utama untuk segera berbenah.
1. Persoalan
efisiensi operasional tentu sangat nyata kontribusinya terhadap keuntungan
bulog.
2. Berkenaan
dengan pengadaan beras Non-HPP, yaitu pengdaan beras untuk kepentingan
komersial dan berada diluar ketentuan harga pembelian konvensional menurut
Inpres tentang perberasan.
Berkenaan
dengan penurunan cukai impor beras pada akhir tahun 2007, beberapa hal
penting yang semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan impor
adalah
1.
harga tingkat petani
harus dilindungi dan
2.
pengadaan dalam negeri
harus tetap dalam prioritas
3.
raskin harus
berkualitas dan dengan distribusi yang lebih baik.
Grafik tersebut menunjukkan bahwa harga (beli) beras
Indonesia lebih tinggi daripada harga beras dunia. Bahkan selisih harga beras
Indonesia dengan harga beras dunia lebih tinggi daripada selisih harga beras
dunia dengan Vietnam. Kondisi supply dan demand Indonesia berbanding terbalik
dengan Vietnam, setelah dikenakan tarif yang meningkat di Indonesia adalah
penawaran, sedangkan di Vietnam yang meningkat justru permintaannnya.
Kenaikan akhir Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang
sangat pas-pasan berimplikasi pada yang tidak efektifnya target insentif
produksi dan HPP GKP dan GKG, serta kerentanan terhadap ekspor atau impor yang
sering berorientasi rente jangka pendek.
Kenaikan HPP yang lebih besar daripada angka inflasi
2007/2008 sebetulnya merupakan angka penyesuaian dengan sedikit kelebihan
sebagai antisipasi terhadap inflasi berikutnya yang sangat potensial. Ditambah,
satu bulan setelah diumumkan HPP baru 22/ 4/ 08, beredar keputusan yang
menaikkan harga BBM dengan rerata 28.7 %. BLT bagi kelompok miskin yang secara
berbarengan diberikan justru menaikkan angka kemiskinan menjadi 17.5 % setahun
kemudian. Masyarakat desa menjadi the most disadvantaged people terimbas
melangitnya biaya produksi dan konsumsi yang terjadi bersamaan dengan
merosotnya pendapatan usaha tani karena kenaikan harga BBM.
Program raskin yang menuai aib sebenarnya merupakan
tanggung jawab Bulog. Alternatif lain selain commodity transfer, yaitu money
transfer. Keduanya adalah hak kesejahteraan gakin dalam pemenuhan Hak Azasi
Manusia (HAM).
Ketika yang satu tidak beres, digunakan alternatif
yang satunya. Bulog perlu merefleksikan dirinya dalam hal (1) persoalan
efisiensi operasional (2) pengadaan beras non HPP (3) urusannya dengan raskin,
CPB, dan sebagainya.
BAB 5
Tragis mengetahui Kedaulatan Rakyat Tani (KRT) untuk
mengelola air telah dirampas resentralisasi menurut versi UU No 7/ 2004 tentang
sumberdaya air yang problematik. KRT
dalam produksi juga diganggu oleh hak
atas input produksi yang diingkari oleh negara setelah sebelumnya dijanjikan
oleh negara. Usulan perunahan menjadi subsidi harga yang merupakan indikasi
bahwa awal dari bergesernya sifat silent majority, meski tidak dipungkiri bahwa
esensi tuntutan tersebut adalah efektivitas subsidi, bukan sekadar berubah dari
pupuk ke harga.
Apapun pasti gagal di pedesaan ketika tidak disertai
dengan akomodasi partisipasi paripurna terhadap rakyat tani sampai Sains Rakyat
Taninya.
Keadilan distributif pada tingkat pemanfaatan adalah
urusan sumberdaya alam yang semakin langka. Tuntutannya adalah pembenahan
struktural bagaimana beragam struktural tersebut dapat dikendalikan dan
solusinya. Pertama, tidak jelasnya kendali terhadap keberadaan sumberdaya hutan
sebagai pengendali lingkungan harus dihentikan. Kedua, revitalisasi terhadap
hak dan kedaulatan rakyat tani atas sumberdaya kawasan. Ketiga, untuk derita
struktural yang lain, yaitu menghindari politisasi yang tidak proporsional
tehadap pembangunan pedesaan dan pertanian dengan sungguh-sungguh menempatkan
rakyat tani sebagai central of concern.
BAB 6
Tanggal 24 september dinyatakan sebagai Hari Tani
Nasional sebagaimana disebut dalam Konsideran I Keppres No. 168/ 1963. Hal
tersebut merupakan wujud heroisme Bung Karno yang tidak pernah ada yang menyanhsikan.
Tetapi kini hal tersebut terasa tanpa arti, karena dokumen dan janji legal itu
tidak pernah terjadi pada tingkat lapangan. Nasib rakyat tani nyaris tidak
pernah beranjak dibanding kemudahan hidup PNS, pemilik modal, orang kita, dan warga negara lainnya.
Kedaulatan meraka pun semakin dikebiri dalam segala hak hakiki tentang harga
produk, pupuk, sumberdaya air, lahan, pasar, dan pembenihan.
Harga panen padinya jatuh jauh di bawah yang
seharusnya. Alasan kualitas panen jelekakibat pengaruh hujan dan banjir.
Kualitas itupulalah yang dibesar-besarkan oleh otoritas pangan nasional sebagai
alasan untuk tidak memasukkannya dalam pengadaan. Padahal realita yang
sebenarnya adalah kualitas tersebut sama sekali bukan karena ulah RTM.
Sepenuhnya adalah akibat bencana alam.
Impor beras, gula, dan garam sebagai kebutuhan pokok
sangat memberatkan petani karena hal tersebut membuat harga jual beras, gula
dan garam produksi petani merosot tajam. Kelangkaan yang terjadi selama ini
hanya merupakan ulah importir-importir dan pedagang-pedagang besar yang
menimbun barang sehingga menyebabkan kelangkaan. Begitu kelangkaan terjadi maka
akan terjadi demo yang akhirnya akan berimbas pada dihapuskannya cukai
barang-barang import tersebut. Pada akhirnya yang rugi adalah RTM.
BAB 7
RTM sebagai rumah tangga miskin kini sedang
dimanjakan dengan berbagai janj-janji pemerintah seperti swasembada beras,
swasembada gula dan lai sebagainya. Padahal hal tersebut hanya merupakan
syahwat politik karena sebentar lagi akan ada pesta demokrasi di Indonesia.
Iming-iming tersebuthanya untuk menanggulangi banyaknya golput yang semakin
marak karena krisis kepemimpinan di Indonesia.
Tokoh-tokoh politik pun semakin banyak yang
dimunculkan dengan janji-janjinya yang manis. Tetapi seperti yang telah lalu,
begitu pesta pora itu selaesai janji-janji itu akan dilupakan begitu saja.
Malah akan semakin memberatkan RTM sebagai rumah tangga paling dasar dalam
pondasi negara ini. Sebab korupsi akan kembali terulang dan terus terulang
untuk mengembalikan modal yang telah digunakan selama masa kampanye.
BAB 8
Dari kacamata kepentingan RTM, diperlukan waktu
sejenak untuk dapat mengukur menjanjikan atau tidaknya Kabinet Indonesia
Bersatu II bagi RTM dan pertanian. Pertama, nasib RTM dan pertanian sepenuhnya
dapat disimak dari wajah agregatif KIB II yang neoliberalistik dan tidak cukup
menggambarkan adanya janji pembangunan pro-RTM dan pertanian. Kedua, berbasis
tupoksi bercocok-tanamnya, tidak akan pernah cukup kemampuan komandan Deptan
untuk membongkar paradigma sektoral menjadi kesejahteraan dan pro-RTM ketika
selama ini sudah semakin tenggelam dalam hiruk-pikuk kebijakan yang neolib.
Ketiga, ketika negara ini harus sibuk membayar hutang tahun ini sejumlah Rp
137,6 Triliun dengan menggali hutang baru, dapat dipastikan bahwa konsentrasi
pembangunan akan cenderung pro-growth, bukan pro-rakyat, dan apalagi pro-RTM.
Keempat, paradigma makro ekonomi, karenanya, tidak akan pernah bergeser, akan
tetap makin memanjakan industri non agro dan sertamerta menebarkan
marjinalisasi bagi RTM dan sektor pertanian.
Kabinet profesional adalah sebuah keharusan. Menuju
ke arah terbentuknya Kabinet Profesional semestinya menjadi amanat publik yang
dikonsentrasikan dalam pesta demokrasi pada pilpres mendatang.
Komentar
Posting Komentar